Perencanaan Kebijakan Publik: Dari Isu hingga Agenda yang Efektif - Makin Cerdik

Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sebuah keluhan yang viral di media sosial bisa berubah menjadi kebijakan pemerintah?

Misalnya banyak netizen yang mengeluh soal harga tiket pesawat yang mahal, lalu pemerintah turun tangan dengan kebijakan batas atas tiket. Atau ketika banyak orang protes soal kualitas udara Jakarta, kemudian muncul kebijakan pembatasan kendaraan. Menarik, bukan?

Di balik setiap kebijakan publik yang kita lihat hari ini, ada sebuah proses panjang didalamnya yang kita sebut sebagai perencanaan kebijakan publik.

Proses ini dimulai dari sebuah isu kecil yang terjadi di masyarakat, kemudian berkembang menjadi perdebatan publik, hingga akhirnya masuk ke meja pemerintah untuk dijadikan agenda kebijakan resmi.

Tapi tunggu dulu, perlu di ingat yah tidak semua keluhan atau masalah akan otomatis menjadi kebijakan loh! Ada beberapa tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui sebelum menjadi kebijakan.

Tahapan-tahapan dalam proses ini begitu krusial karena menentukan apakah sebuah kebijakan akan efektif memecahkan masalah atau justru menambah masalah baru.

Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk, kita kupas tuntas dari A sampai Z tentang perencanaan dalam kebijakan publik.

Mengapa Perencanaan Kebijakan Itu Sangat Penting?

Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami dulu kenapa perencanaan kebijakan publik ini begitu vital.

Sekarang bayangkan bahwa kamu mau membangun rumah. Apa yang akan pertama kali kamu lakukan? Pasti buat desain dan rencana dulu, bukan?

Jika ingin membangun rumah kamu tidak mungkin tib-tiba langsung beli bahan bangunan dan mulai nyemen tanpa tahu mau bikin rumah kayak apa. Nah,  hal ini sama halnya dengan kebijakan publik.

Perencanaan kebijakan adalah proses menyiapkan keputusan tentang apa yang diharapkan terjadi entah itu peristiwa, keadaan, atau suasana tertentu. Perencanaan bukan soal mengira-ngira atau teori tanpa data. Semuanya harus berbasis fakta dan informasi yang aktual dan konkret.

Tapi kenapa begitu penting sampai bahkan negara-negara maju rela menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk merancang sebuah kebijakan sebelum menerapkannya?

Hal itu sederhananya karena perencanaan dapat menentukan keberhasilan suatu program, Mereka paham betul bahwa perencanaan yang matang adalah setengah dari kesuksesan.

Memahami Isu Kebijakan Publik: Awal dari Segalanya

Setalah kita memahami mengapa perencanaan penting sekarang kita mulai dari titik awal isu kebijakan publik. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan isu dalam konteks kebijakan?

Apa Itu Isu Kebijakan Publik?

Isu kebijakan publik adalah masalah publik yang saling bertentangan dan menimbulkan kontroversi. Lebih sederhananya, isu muncul ketika ada perbedaan pendapat di masyarakat tentang bagaimana melihat suatu masalah dan bagaimana seharusnya masalah itu dipecahkan.

Menurut William Dunn seorang pakar analisis kebijakan, isu kebijakan merupakan produk dari perdebatan baik tentang rumusan, penjelasan, maupun penilaian atas masalah tertentu.

Jadi, intinya isu kebijakan tidak cuma soal ketidaksepakatan tentang solusi yang akan diambil, tapi juga mencerminkan perbedaan pandangan tentang hakikat masalahnya itu sendiri.

Contohnya? Ambil kasus kenaikan harga BBM. Ada yang bilang ini masalah subsidi yang kebanyakan, ada yang bilang ini masalah daya beli masyarakat, ada juga yang bilang ini soal ketergantungan pada energi fosil. Nah, perbedaan persepsi inilah yang membuat masalah BBM menjadi isu kebijakan.

Kenapa Isu Kebijakan Bersifat Subjektif?

Yang menarik dari isu kebijakan adalah sifatnya yang subjektif. Artinya, isu tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi masing-masing pihak. Apa yang kamu anggap sebagai masalah serius, belum tentu dianggap serius oleh orang lain.

Persepsi ini kemudian memengaruhi status peringkat dari suatu isu. Berdasarkan peringkatnya, isu kebijakan dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu:

1. Isu Utama (Primary Issues): Isu yang dianggap paling krusial dan mendesak, biasanya mendapat perhatian media massa dan publik secara luas.
2. Isu Sekunder (Secondary Issues): Isu yang penting tapi tidak sepenting isu utama, biasanya menjadi perhatian kelompok tertentu.
3. Isu Fungsional (Functional Issues): Isu yang berkaitan dengan fungsi teknis atau operasional pemerintahan.
4. Isu Minor: Isu yang dampaknya kecil dan hanya memengaruhi kelompok sangat terbatas.

Semakin tinggi peringkat suatu isu, semakin strategis posisinya secara politik, dan semakin besar kemungkinannya untuk masuk ke agenda pemerintah.

Mengapa Isu Kebijakan Perlu Dicermati?

Ada dua alasan utama kenapa kita perlu mencermati isu kebijakan yakni:

Pertama, proses pembuatan kebijakan dalam sistem politik di mana pun selalu berawal dari kesadaran akan suatu masalah atau isu tertentu. Tanpa ada isu yang jelas, kebijakan tidak akan pernah terbentuk.

Kedua, derajat keterbukaan suatu sistem politik bisa diukur dari bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan. Sistem yang demokratis akan memberikan ruang bagi berbagai isu dari masyarakat untuk didengar dan diproses menjadi kebijakan.

Lalu Kapan Suatu Isu Layak Menjadi Agenda Kebijakan?

Tidak semua isu akan mendapat respons dari pembuat kebijakan. Menurut para ahli ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu isu dijadikan agenda kebijakan publik antara lain :

Mencapai Titik Kritis: artinya isu tersebut sudah mencapai level yang mengancam dan jika tidak segera diatasi akan menimbulkan krisis yang lebih besar.

Dampak Dramatis: Isu telah mencapai tingkat tertentu yang menimbulkan dampak nyata dan dramatis di masyarakat.

Menyentuh Emosi Publik: Isu tersebut menyangkut kepentingan banyak orang dan mendapat liputan media massa yang luas.

Jangkauan Luas: Dampak dari isu tersebut dirasakan oleh banyak pihak, tidak hanya kelompok tertentu.

Menyangkut Kekuasaan dan Legitimasi: Isu tersebut berkaitan dengan pertanyaan tentang kewenangan dan keabsahan dalam masyarakat.

Fashionable: Isu tersebut sedang menjadi perhatian atau trending di masyarakat pada waktu tertentu.

Agenda Kebijakan Publik: Dari Keluhan Menjadi Prioritas

Setelah memahami tentang apa itu isu kebijakan, sekarang kita melangkah ke tahap berikutnya tentang agenda kebijakan publik.

Bagian ini sangat penting karena di sinilah isu-isu tersebut akan disaring dan diprioritaskan oleh pemerintah

Apa Itu Agenda Kebijakan?

Agenda kebijakan dapat didefinisikan sebagai daftar tuntutan-tuntutan yang membuat para pembuat kebijakan merasa terdorong untuk mengambil tindakan tertentu. Sederhananya, agenda kebijakan adalah daftar prioritas masalah yang akan ditangani pemerintah.

Menurut Anderson, agenda kebijakan merupakan tahapan awal dalam proses kebijakan. Di tahap ini, pemerintah memilah-milah berbagai permasalahan publik dan menentukan mana yang menjadi prioritas utama berdasarkan dampak yang ditimbulkan.

Proses Agenda Setting: Dari Masalah Pribadi ke Agenda Pemerintah

Nah, yang menarik adalah bagaimana sebuah masalah bisa berevolusi dari urusan pribadi hingga menjadi agenda resmi pemerintah. Anderson menjelaskan ada beberapa tahapan dalam proses ini:

1. Masalah Privat (Private Problems)

Ini adalah tahap paling awal. Masalah yang muncul di masyarakat masih dianggap sebagai masalah pribadi atau individual yang dampaknya terbatas hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung.

Contoh: Pak Budi kesulitan membayar biaya sekolah anaknya karena penghasilannya menurun.

2. Masalah Publik (Public Problems)

Ketika masalah yang sama dialami oleh banyak orang dan mulai melibatkan publik yang lebih luas, maka masalah pribadi tadi bertransformasi menjadi masalah publik. 

Masalah publik memiliki akibat yang luas, termasuk memengaruhi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung.

Contoh: Ratusan orang tua kesulitan membayar biaya sekolah anak-anak mereka karena krisis ekonomi.

3. Isu Politik (Political Issues)

Tahap ini adalah ketika masalah publik mulai menimbulkan perdebatan dan konflik. Muncul perbedaan pendapat tentang bagaimana masalah tersebut harus dipahami dan diselesaikan. Di sinilah masalah berubah menjadi isu politik.

Contoh: Sebagian orang menuntut pemerintah memberikan subsidi pendidikan, sementara yang lain berpendapat bahwa sekolah swasta seharusnya menurunkan biaya operasional mereka.

4. Agenda Sistematis (Systematic Agenda)

Isu yang sudah matang dan memiliki pengaruh luas akan masuk ke dalam agenda sistematis—yaitu daftar perhatian pemerintah terhadap permasalahan dan isu publik yang berada dalam yuridiksi kewenangan mereka.

Isu yang bisa masuk ke tahap ini harus memiliki karakteristik khusus seperti:

• Spesifisitas: Jelas dan terukur
• Signifikansi sosial: Penting bagi masyarakat luas
• Relevansi temporal: Mendesak untuk ditangani saat ini
• Kompleksitas: Memerlukan intervensi pemerintah

Contoh: Pemerintah memasukkan isu biaya pendidikan ke dalam agenda pembahasan kebijakan pendidikan nasional.

Jenis-Jenis Agenda Kebijakan

Untuk jenis-jenis agenda kebijakan menurut Cobb dan Elder , ada dua jenis utama agenda yang perlu kita pahami:

1. Agenda Sistemis

Ini adalah semua isu yang dirasakan oleh anggota masyarakat yang patut mendapat perhatian publik dan berada dalam kewenangan pemerintah. Agenda sistemis sifatnya lebih luas dan umum.

Contohnya masalah kriminalitas, kemiskinan, kesehatan masyarakat, pendidikan dan transportasi.

2. Agenda Institusional

Ini adalah serangkaian masalah yang secara spesifik membutuhkan pertimbangan aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah. Agenda institusional lebih spesifik dan konkret dibanding agenda sistemis.

Contohnya pencurian kendaraan bermotor, kemiskinan di kawasan kumuh perkotaan, kesehatan ibu dan anak, kualitas pendidikan vokasi hingga kemacetan di jalan protokol.

Perbedaan utamanya adalah agenda sistemis itu seperti "daftar keinginan" yang luas, sementara agenda institusional adalah "to-do list" yang sudah masuk ke meja kerja pemerintah.

Perumusan Masalah: Kunci Kebijakan yang Tepat Sasaran

Sampai di sini, kita sudah memahami bagaimana isu menjadi agenda. Tapi tunggu dulu, masih ada satu tahap krusial lagi yaitu perumusan masalah. Ini adalah aktivitas yang sangat menentukan dalam proses kebijakan publik.

Kenapa penting? Karena kebijakan yang disusun dengan baik, dilaksanakan secara efisien oleh lembaga yang kompeten, tidak akan berarti apa-apa jika didasarkan pada masalah yang dirumuskan secara salah.

Ibarat kata gini, kamu punya obat yang super manjur tapi malah salah diagnosis penyakitnya, ya akan percuma bukan?

Empat Tahap Perumusan Masalah

Nah, agar sebuah masalah kebijakan publik dirumuskan dengan benar. Ada empat sub-metode yang harus dilalui antara lain :

1. Pengenalan Masalah → Situasi Masalah

Tahap pertama adalah mengenali bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Situasi problematik muncul ketika ada jarak atau gap antara keadaan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada.

Lalu bagaimana caranya? Bisa mulai dari membaca laporan media massa, menganalisis hasil penelitian, mempelajari laporan dari dinas-dinas pemerintah dan mendengar keluhan masyarakat

Contohnya data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah X meningkat 15% dalam setahun terakhir, sementara target pemerintah adalah mengurangi kemiskinan sebesar 10%.

2. Pencarian Masalah → Pemetaan Masalah

Setelah situasi masalah teridentifikasi, tahap berikutnya adalah mencari akar masalahnya. Di sini, situasi masalah ditransformasi menjadi pemetaan masalah yang lebih detail.

Yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya masalah kemudian melihat keterkaitan masalah tersebut dengan masalah lain dan memahami hubungan sebab-akibat secara komprehensif.

Contohnya Setelah dipetakan, ternyata peningkatan kemiskinan di daerah X disebabkan oleh penutupan pabrik utama, kekeringan yang mengurangi hasil panen, dan kurangnya akses ke pendidikan.

3. Pendefinisian Masalah → Masalah Substantif

Tahap ketiga adalah mendefinisikan masalah secara substantif. Di sini, kita perlu mengkonseptualisasikan apa sebenarnya inti dari masalah tersebut.

Pertanyaan kunci untuk mengidentifikasi masalah seperti apakah ini masalah ekonomi, sosial, atau politik? Apakah ini masalah struktural atau kultural? Dan siapa yang paling terdampak?

Misalnya masalah kemiskinan di daerah X didefinisikan sebagai masalah struktural yang berakar pada kurangnya diversifikasi ekonomi dan ketergantungan berlebihan pada satu sektor industri.

4. Spesifikasi Masalah → Masalah Formal

Tahap terakhir adalah mengspesifikasikan masalah menjadi bentuk formal yang terukur dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.

Yang perlu dilakukan adalah membuat target yang spesifik dan terukur, menentukan indikator keberhasilan dan menetapkan timeline yang jelas

Contohnya berdasarkan definisi masalah, pemerintah merumuskan target formal: "Menciptakan 5.000 lapangan kerja baru dalam sektor UMKM dalam waktu 12 bulan untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 8%."

Persyaratan Perumusan Masalah yang Baik

Nah, agar suatu perumusan masalah benar-benar efektif, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Jelas dan Tidak Ambigu: Rumusan masalah harus dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan interpretasi ganda.
2. Up-to-Date: Produk analisis harus terbaru dan mencerminkan kondisi terkini.
3. Valuable: Analisis harus bernilai dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
4. Tidak Kontroversial: Proses analisis menggunakan teknik-teknik yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
5. Memiliki Daya Motivasi: Hasil analisis harus mendorong tindakan nyata.
6. Berkesinambungan: Analisis harus mempertimbangkan dampak jangka panjang.
7. Komprehensif: Analisis harus melihat masalah dari berbagai sudut pandang.

Tantangan dalam Perencanaan Kebijakan Publik

Setelah memahami proses teoretisnya, sekarang mari kita bicara tentang realita di lapangan. Perencanaan kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya adalah :

1. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Padahal, masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan.

Dampaknya kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kondisi riil dan sulit diimplementasikan.

Untuk mengatasinya pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas, mengadakan forum-forum publik, dan memanfaatkan teknologi untuk menampung aspirasi masyarakat.

2. Bias Politik dan Kepentingan

Proses perumusan agenda sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Isu yang seharusnya prioritas bisa terpinggirkan karena tidak menguntungkan secara politik.

Dampaknya kebijakan yang dihasilkan tidak benar-benar memecahkan masalah masyarakat.

Solusinya perlu ada mekanisme check and balance yang kuat, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

3. Kurangnya Data dan Riset

Banyak kebijakan dibuat berdasarkan asumsi atau data yang tidak akurat, bukan berdasarkan riset yang mendalam.

Dampaknya tentu saja kebijakan yang diambil jadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif.

Solusi untuk masalah ini dapat melalui investasi yang lebih besar dalam riset kebijakan dan pengembangan sistem data yang terintegrasi.

4. Koordinasi Antar Lembaga

Masalah publik yang timbul sering kali bersifat lintas sektoral, namun sayangnya koordinasi antar lembaga pemerintah masih saja lemah.

Dampaknya kebijakan yang dihasilkan parsial dan tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif.

Untuk mengatasinya pemerintah perlu membentuk tim koordinasi lintas sektoral dan penggunaan platform digital untuk memudahkan kolaborasi.

Tips Praktis: Bagaimana Agar Kita Bisa Terlibat dalam Proses Kebijakan

Sebagai warga negara yang baik, kamu juga bisa kok berkontribusi dalam proses perencanaan kebijakan publik. Berikut beberapa caranya:

1. Aktif Menyampaikan Aspirasi

Jangan hanya mengeluh di media sosial. Sampaikan aspirasi kamu melalui jalur resmi seperti ada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan, mengirim surat kepada anggota DPRD/DPR atau melalui portal aspirasi online yang disediakan pemerintah.

2. Bergabung dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Banyak LSM dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu kebijakan tertentu. Kamu bisa bergabunglah dan berkontribusi sesuai keahlian.

3. Meningkatkan Literasi Kebijakan

Pahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja, bagaimana kebijakan dibuat, dan apa hak-hak kamu sebagai warga negara.

4. Gunakan Media Sosial Secara Cerdas

Media sosial bisa menjadi alat yang sangat powerful untuk mengangkat isu. Tapi ingat gunakanlah dengan bijaksana, sajikan data yang akurat dan hindari menyebarkan hoax.

5. Pantau dan Evaluasi Kebijakan

Jangan hanya protes saat kebijakan baru dibuat. Terus pantau implementasinya dan berikan feedback yang konstruktif.

Itulah akhir dari pembahasan kita pada artikel kali ini. Perlu di ingat, bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya soal keputusan yang pintar dari pemerintah, tapi juga tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam prosesnya.

Jadi, jangan ragu untuk menyuarakan pendapat kamu, karena suara kamu penting dalam membentuk kebijakan yang lebih baik untuk kita semua.