Peran Pemerintah dan Masyarkat dalam Ekonomi dari Kacamata Ekonomi Islam - Makin Cerdik

Bayangkan kamu punya uang Rp 10 juta. Lalu kamu pakai buat jajan, menabung di bank, atau investasi. Tapi pernahkah kamu berpikir “apakah cara selama ini kamu lakukan untuk mengelola uang itu sudah sesuai dengan prinsip Islam?”

Kebanyakan orang mungkin akan langsung berpikir bank syariah atau zakat. Padahal, ekonomi Islam  jauh lebih luas dari itu. Ia bukan sekadar sistem keuangan, tapi keseluruhan cara hidup berekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, hingga cara kita berbelanja sehari-hari.

Nah, masalahnya adalah banyak yang tidak paham bagaimana pembagian peran dalam ekonomi Islam ini. Pemerintah sering dianggap cuma jadi regulator jauh di sana, sementara masyarakat merasa tidak punya kuasa apa-apa.

Akibatnya? Potensi ekonomi Islam di Indonesia yang merupakah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadi belum maksimal.

Nah maka dari itu pada artikel ini kita akan membongkar mitos itu. Kamu akan paham betapa pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam ekonomi Islam, dan bagaimana keduanya bisa saling menguatkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

Dari fungsi pemerintah yang unik hingga kekuatan wakaf dan BMT yang mungkin belum kamu tahu, semuanya ada di sini. Mari kita bahas satu persatu.

Mengapa Ekonomi Islam Bukan Sekadar Pasar Bebas Biasa?

Sebelum kita masuk ke peran pemerintah dan masyarakat, penting banget buat kita untuk paham terlebih dahulu bahwa ekonomi Islam itu beda dari ekonomi konvensional yang kita kenal.

Dalam ekonomi konvensional, pasar dianggap sebagai invisible hand yang bisa mengatur dirinya sendiri. Dimana suatu harga ditentukan oleh supply dan demand.

Jadi semisal kalau ada yang untung besar, ya wajar itu hasil kerja keras dan efisiensi. Sementara pemerintah perannya cukup jadi wasit saja yang memastikan bahwa tidak ada monopoli atau kecurangan besar.

Tapi dalam ekonomi Islam, konsepnya berbeda. Pasar memang penting, tapi bukan satu-satunya penentu. Ada nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang harus dijaga. Misalnya:

• Keadilan distribusi artinya kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya.
• Larangan riba, penimbunan, dan monopoli, karena hal-hal tersebut di anggap merusak keseimbangan ekonomi dan menzalimi pihak yang lemah.
• Tanggungjawab kolektif, maksudnya kesejahteraan umat adalah tanggung jawab bersama bukan cuma urusan individu atau pasar.

Oleh karena itu, pemerintah dalam ekonomi Islam punya peran yang jauh lebih aktif dan strategis. Bukan sekadar mengawasi, tapi benar-benar terlibat untuk memastikan keadilan terwujud.

Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam: Bukan Sekadar Penonton

Kalau kamu berpikir bahwa pemerintah cuma duduk manis sambil nunggu laporan pajak, tunggu dulu. Dalam kerangka ekonomi Islam, pemerintah punya tanggung jawab yang luar biasa besar bahkan sampai ke urusan akhirat!

Dua Keunikan Fungsi Negara dalam Islam

Menurut Monzer Kahf, seorang ekonom Islam ternama, ada dua hal yang bikin fungsi negara dalam Islam beda banget dari konsep negara lain yang mungkin lebih kita kenal:

1. Sistem rasionalisasi berbasis wahyu

Negara yang menerapkan ekonomi Islam tidak cuma pakai logika manusia atau kepentingan politik. Semua keputusan harus sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, ada batasan moral yang jelas dan tidak  bisa dilanggar demi kepentingan sesaat.

2. Tanggung jawab dunia dan akhirat

Ini yang paling unik. Negara dalam Islam tidak cuma peduli rakyatnya sejahtera secara materi, tapi juga membantu mereka mencapai keselamatan di akhirat. Makanya, segala kebijakan ekonomi harus mendukung manusia untuk bisa beribadah dengan baik dan hidup sesuai syariat.

Imam Syatibi bahkan bilang: "kepentingan agama memiliki prioritas mutlak di atas kepentingan kehidupan duniawi." Jadi, ekonomi bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tiga Kategori Fungsi Pemerintah

Siddiqi, ekonom Islam lainnya, membagi fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam jadi tiga kategori besar:

1. Fungsi Wajib yang Diamanahkan Syariat

Ini adalah tugas-tugas inti yang tidak bisa ditawar. Meliputi:

• Pertahanan dan keamanan yaitu melindungi rakyat dari ancaman.
• Penegakan hukum dan keadilan, memastikan semua orang diperlakukan adil.
• Pemenuhan kebutuhan dasar baik itu makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan semua harus dijamin aksesnya.
• Administrasi sipil dan pemenuhan kewajiban sosial, hal ini termasuk memfasilitasi ibadah dan kehidupan bermasyarakat.

2. Fungsi Turunan Berdasarkan Ijtihad

Fungsi ini fleksibel, tergantung kondisi sosial dan ekonomi. Contohnya:

• Perlindungan lingkungan, maksudnya yaitu menjaga bumi sebagai amanah Allah.
• Penelitian dan pembangunan ekonomi, bisa dengan mendorong inovasi dan kesejahteraan.
• Subsidi dan stabilisasi ekonomi, misalnya membantu sektor strategis dan menjaga harga tetap stabil.

3. Fungsi Kontekstual Berdasarkan Musyawarah (Syura)

Ini fungsi yang ditentukan melalui musyawarah dengan rakyat. Setiap negara bisa berbeda, tergantung kebutuhan dan kondisi lokal.

Yang menarik, pemerintah Islam punya keleluasaan luas untuk berijtihad—asalkan tetap dalam koridor syariat. Jadi, nggak kaku, tapi juga nggak lepas kendali.

Tugas-Tugas Konkret Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Oke, setelah kita membahas teori. Sekarang kita bahas tugas-tugas nyata yang harus dilakukan pemerintah dalam ekonomi Islam, berikut adalah beberapa diantaranya :

1. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Ekonomi

Pemerintah harus punya tim pengawas independen atau dalam Islam disebut dengan ahl al-hisbah yang bertugas memantau:

• Praktik jual beli yang tidak benar misalnya penipuan atau manipulasi harga
• Produksi yang merugikan konsumen baik itu barang cacat atau berbahaya
• Distribusi yang tidak adil penimbunan barang langka

Intinya, pemerintah tidak boleh diam saja kalau ada pihak yang memanfaatkan keluguan atau kebodohan masyarakat demi keuntungan pribadi. Pengawasan ini penting banget untuk menjaga keseimbangan pasar.

2. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan

Kemudian yang kedua Ini bukan cuma soal moral, tapi juga soal keadilan ekonomi. Pemerintah wajib melarang:

• Riba, bunga yang memberatkan dan eksploitatif.
• Penimbunan (ihtikar), menyimpan barang langka untuk menaikkan harga.
• Monopoli, menguasai pasar untuk keuntungan sepihak.

Kalau ada pedagang yang menimbun barang saat harga lagi naik, pemerintah bahkan boleh memaksa mereka mengeluarkan barang tersebut dan menjualnya dengan harga wajar. Tegas, kan?

3. Mematok Harga Kalau Dibutuhkan

Nah, tugas ketiga ini yang kadang membuat kontroversi. Para ulama sendiri memiliki perbedaan pendapat soal boleh tidaknya pemerintah mematok harga.

Ada hadits dari Anas yang menceritakan bahwa ketika harga naik, para sahabat minta Rasulullah mematok harga. Tapi Rasul menjawab: "Allah-lah yang membuat sempit dan yang melapangkan." Artinya, beliau tidak mematok harga.

Tapi untuk menerapkan hal tersebut konteksnya sangat penting. Kenaikan harga yang wajar itu karena kelangkaan, bukan karena kecurangan.

Misalnya jika ada pihak yang sengaja manipulasi atau monopoli, pemerintah justru wajib campur tangan untuk menjaga keadilan. Jadi, intervensi harga itu boleh saja asal ada alasan yang kuat dan tidak menzalimi pihak manapun.

Ruang Lingkup Peran Pemerintah: Dari Pasar hingga Lingkungan

Ruang lingkup peran pemerintah dalam ekonomi Islam mencakup dua hal besar, yaitu

1. Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam Secara Keseluruhan

Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk itu, pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sejahtera secara material dan spiritual.

Ini berarti:

• Memastikan kebutuhan dasar semua orang terpenuhi
• Menciptakan lapangan kerja
• Mendorong distribusi kekayaan yang adil
• Memfasilitasi ibadah dan pendidikan agama

2. Menciptakan Pasar yang Islami

Kemudian yang kedua pasar yang ideal dalam Islam adalah pasar yang efisien dan adil. Artinya:

• Harga mencerminkan biaya riil produksi artinya tidak ada manipulasi
• Persaingan sehat tidak ada monopoli atau kartel
• Semua pihak punya akses yang sama dan tidak ada diskriminasi

Tapi, pasar sempurna itu jarang terjadi dengan sendirinya. Makanya pemerintah harus intervensi untuk:

• Mencegah monopoli dan oligopoli
• Mengatasi eksternalitas atau dampak negatif yang merugikan pihak lain
• Menyediakan infrastruktur publik contohnya seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan

Contoh nyata di Indonesia, pada pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi penting dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ini sejalan banget dengan prinsip ekonomi Islam.

Peran Masyarakat: Kekuatan Ekonomi yang Sering Dilupakan

Kalau pemerintah punya kewajiban besar, masyarakat juga tidak kalah penting. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersama adalah tanggung jawab kolektif. 

Artinya, setiap individu punya peran dan kekuatan untuk berkontribusi. Berikut adalah beberapa contoh dari peran masyarakat.

1. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS): Lebih dari Sekadar Amal

ZIS adalah instrumen keuangan sosial Islam yang paling populer. Tapi sering dianggap cuma sebatas "amal" atau "ibadah" saja. Padahal, kalau dikelola dengan baik, ZIS bisa jadi pilar ekonomi yang sangat kuat.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang mampu, untuk diberikan kepada 8 golongan yang berhak. Ini bukan charity biasa ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis.

Infak dan sedekah adalah kontribusi sukarela, bisa berupa uang ataupun non-uang. Keduanya melengkapi zakat dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Sekarang bayangkan saja kalau kamu dan semua Muslim di Indonesia rajin zakat dan infak potensi dana yang terkumpul bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun! Dana ini bisa digunakan untuk:

• Modal usaha mikro
• Beasiswa pendidikan
• Fasilitas kesehatan gratis
• Pembangunan infrastruktur

Sayangnya, masih banyak yang tidak mau bayar zakat atau salah menyalurkannya. Makanya, edukasi dan pengelolaan ZIS yang profesional itu penting banget.

2. Wakaf: Harta yang Terus Berbuah

Wakaf adalah harta yang dipisahkan untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu demi kemaslahatan umum. Bedanya dengan ZIS, wakaf itu asetnya tetap, cuma manfaatnya yang dibagikan.

Di Indonesia, wakaf sudah lama dikenal dan terbukti dari banyaknya masjid, madrasah, dan pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf. Tapi sayangnya, kebanyakan wakaf masih terbatas untuk kegiatan keagamaan.

Padahal, wakaf bisa jauh lebih produktif. Misalnya:

• Tanah wakaf dibangun pusat perbelanjaan, keuntungannya untuk beasiswa
• Wakaf uang diinvestasikan di bisnis halal, hasilnya untuk layanan kesehatan gratis
• Tanah wakaf dijadikan perkebunan produktif, hasilnya untuk penelitian ilmiah

Sayangnya, ada beberapa hambatan yang bikin wakaf belum optimal:

1. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas

Masih banyak yang berpikir bahwa wakaf itu cuma buat masjid atau kuburan. Padahal, wakaf produktif itu halal dan justru lebih bermanfaat jangka panjang.

2. Pengelolaan dan Manajemen yang Lemah

Banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena tidak ada yang pengelola. Atau, kalau misal ada pengelola, mereka kurang profesional dan tidak punya modal untuk mengembangkan aset wakaf.

3. Nazir yang Kurang Kompeten

Nazir adalah pengelola wakaf. Sayangnya, banyak nazir yang:

• Kurang paham hukum wakaf
• Tidak punya kemampuan manajerial
• Bahkan ada yang tidak amanah semisal di beberapa kasus penyalahgunaan wakaf

Untuk mengatasi ini, seorang calon wakif harus lebih selektif memilih nazir. Dan nazir harus dilatih agar profesional dan amanah.

3. Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Bank Rakyat ala Islam

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang unik karena menggabungkan dua fungsi yaitu

• Baitul Maal, Mengelola dana sosial baik itu dari zakat, infak maupun sedekah
• Baitul Tamwil, Mengelola dana komersial yaitu simpanan dan pembiayaan

BMT ini dibentuk untuk membantu pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan akses pembiayaan dari bank konvensional. Filosofinya harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya.

Fungsi BMT antara lain:

• Meningkatkan kualitas SDM anggota agar lebih profesional dan Islami
• Mengorganisir dana agar berputar di masyarakat bawah
• Membuka lapangan kerja
• Memberikan pembiayaan tanpa riba
• Mendorong kebiasaan menabung
• Memberikan bimbingan dan konsultasi usaha

BMT ini bisa dibilang inovasi keuangan syariah ala Indonesia. Di negara lain tidak ada model seperti ini. Dan kalau dikelola dengan baik, BMT bisa jadi pilar ekonomi kerakyatan yang kuat.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS): Jembatan Keuangan untuk Rakyat Kecil

BPRS adalah bank kecil yang fokus melayani UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Bedanya dengan bank umum, BPRS lebih fleksibel dan dekat dengan masyarakat.

Kehadiran BPRS penting karena:

• Bank besar sering tidak mau melayani UMKM karena dianggap berisiko tinggi
• Masyarakat miskin produktif butuh akses pembiayaan tapi tidak punya agunan
• BPRS bisa jadi jembatan untuk financial inclusion

Dengan kombinasi BMT dan BPRS, ekonomi mikro syariah bisa tumbuh pesat dan menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.

5. Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam (Ormas) dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

Selain instrumen keuangan seperti ZIS, wakaf, dan BMT, ada kekuatan besar lain yang sering dilupakan yaitu organisasi kemasyarakatan Islam atau ormas.

Di Indonesia, ormas seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, Alwashliyah, Al-Ittihadiyah, dan lainnya punya anggota ratusan juta orang.  Hal ini adalah ladang potensial yang luar biasa untuk pengembangan ekonomi syariah.

Peran Strategis Ormas

Ormas bisa berperan dalam:

• Edukasi literasi keuangan syariah, mengajarkan jamaah tentang produk dan prinsip keuangan syariah
• Mobilisasi ZIS dan wakaf, dengan menggerakkan anggota untuk rutin berzakat dan berwakaf
• Pemberdayaan ekonomi, yaitu memfasilitasi UMKM anggota dengan pelatihan dan akses pembiayaan
• Advokasi kebijakan, mendorong pemerintah membuat regulasi yang mendukung ekonomi syariah

Sayangnya, masih banyak ormas yang belum maksimal menggarap potensi ini. Pimpinan ormas perlu ditingkatkan awareness-nya tentang ekonomi syariah, sehingga mereka bisa menggerakkan massa secara lebih terarah dan sistematis.

6. Peran MUI dan DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) punya peran sangat penting melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) yang didirikan tahun 1999. DSN-MUI adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang menjadi acuan bagi seluruh industri halal di Indonesia.

Tanpa DSN-MUI, sulit membayangkan bagaimana industri keuangan syariah bisa berkembang pesat seperti sekarang. Setiap produk baru mulai dari perbankan, asuransi, hingga fintech syariah harus ada fatwa DSN-MUI dulu.

Selain mengeluarkan fatwa, DSN-MUI juga aktif dalam edukasi, sosialisasi, dan peran strategis lainnya untuk pengembangan ekonomi syariah.

7. Peran Akademisi dan Asosiasi Profesional

Di luar ulama dan ormas, ada juga akademisi dan profesional yang berperan penting. Contohnya:

• IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) merupakan asosiasi akademisi yang aktif menggelar seminar, simposium, dan workshop ekonomi syariah sejak 2004.
• MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) yakni Organisasi gerakan ekonomi syariah terbesar di Indonesia yang fokus pada edukasi dan sosialisasi ke grass root.

IAEI dan MES rutin menggelar Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) yang didukung oleh Bank Indonesia dan OJK. Forum ini menjadi wadah riset dan diskusi akademik yang memperkuat fondasi ilmiah ekonomi syariah di Indonesia.

Tantangan dan Peluang: Kenapa Potensi Ekonomi Syariah Belum Maksimal?

Indonesia punya segala yang dibutuhkan untuk jadi pusat ekonomi syariah dunia yang meliputi :

• Populasi Muslim yang besar
• Basis massa ormas yang kuat
• Akademisi dan profesional yang mumpuni
• Regulasi yang mendukung contohnya UU Zakat, UU Wakaf, dll.

Tapi kenapa potensinya belum maksimal? Ada beberapa tantangan:

1. Literasi Masyarakat yang Masih Rendah

Banyak Muslim Indonesia yang belum paham apa itu ekonomi syariah, produk-produknya apa saja, dan apa bedanya dengan konvensional. Akibatnya, mereka tetap nyaman dengan sistem yang sudah ada.

2. Pengelolaan yang Belum Profesional

Banyak lembaga ZIS, wakaf, dan BMT yang dikelola secara tradisional. Dimana tidak ada laporan keuangan yang transparan, tidak ada strategi pengembangan, bahkan ada yang kurang amanah.

3. Koordinasi yang Lemah

Pemerintah, ormas, akademisi, dan lembaga keuangan syariah sering kali jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau bisa berkolaborasi, dampaknya akan jauh lebih besar.

4. Regulasi yang Belum Optimal

Meskipun sudah ada UU Zakat dan UU Wakaf, implementasi di lapangan masih banyak kendala. Misalnya, masih banyak tanah wakaf yang tidak tersertifikasi, sehingga rawan sengketa.

Tapi di balik tantangan ini, ada peluang besar:

• Dengan digitalisasi, pengelolaan ZIS dan wakaf bisa lebih transparan dan efisien.
• Fintech syariah bisa menjangkau masyarakat yang selama ini unbanked.
• Kolaborasi pemerintah, ormas, dan swasta bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang solid.

Ekonomi Islam adalah Tanggung Jawab Bersama

Ekonomi Islam bukan cuma urusan pemerintah atau lembaga keuangan. Ini adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan setiap elemen masyarakat.

Pemerintah punya tugas besar yaitu mengawasi pasar, mencegah praktik haram, memastikan keadilan distribusi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekonomi syariah.

Sementara masyarakat punya kekuatan luar biasa melalui ZIS, wakaf, BMT, dan partisipasi aktif dalam ormas, mereka bisa menggerakkan ekonomi dari bawah dan menciptakan kesejahteraan yang merata.

Ketika pemerintah dan masyarakat bekerja sama dengan baik, ekonomi Islam bisa menjadi solusi nyata untuk masalah kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan ekonomi yang selama ini kita hadapi.

Jadi, pertanyaannya bukan lagi "Apakah ekonomi Islam bisa diterapkan?" tapi "Kapan kita mau mulai serius menjalankannya?"

Kalau kamu sebagai individu mau berkontribusi, mulai dari hal sederhana dengan bayar zakat dengan benar, pertimbangkan wakaf produktif, dukung BMT lokal, dan edukasi orang-orang di sekitarmu tentang ekonomi syariah.

Karena pada akhirnya, ekonomi Islam bukan sekadar sistem. Ia adalah cara hidup yang membawa keberkahan dunia dan akhirat.