Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam : Konsep hingga Implementasi - Makin Cerdik

Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana pemerintah mengatur perekonomian negara? Mengapa kadang harga-harga naik, kadang turun? Atau bagaimana pemerintah memastikan agar perekonomian tetap stabil dan rakyat sejahtera?

Jawabannya terletak pada dua instrumen kebijakan ekonomi yang sangat penting yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua kebijakan ini ibarat dua tangan pemerintah dalam mengendalikan laju perekonomian.

Namun yang menarik, bagaimana sebenarnya konsep kebijakan ini diterapkan dalam perspektif ekonomi Islam, terutama di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim?

Di tengah perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia, memahami bagaimana kebijakan fiskal dan moneter bekerja sesuai prinsip Islam menjadi sangat relevan.

Nah pada artikel ini kita akan mengeksplorasi mulai dari konsep, fungsi, dan implementasi kedua kebijakan tersebut dalam bingkai ekonomi Islam di Indonesia. Jadi mari kita pelajari bersama!

Memahami Kebijakan Ekonomi: Fondasi Kesejahteraan Negara

Sebelum masuk ke pembahasan spesifik, penting untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi dan mengapa hal ini krusial bagi sebuah negara.

Apa Itu Kebijakan Ekonomi?

Kebijakan ekonomi adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah, otoritas moneter, atau lembaga terkait untuk mempengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara.

Kebijakan ini bukan sekadar aturan yang dibuat tanpa tujuan, melainkan strategi terukur untuk mencapai target-target ekonomi tertentu.

Tujuan utama dari kebijakan ekonomi sangat jelas yakni untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Nah hal Ini dapat mencakup berbagai aspek seperti mengendalikan inflasi, mengatur pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengelola tingkat pengangguran, mengendalikan defisit anggaran, dan masih banyak lagi.

Yang menarik, kebijakan ekonomi tidak bisa diterapkan secara sembarangan. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, target jangka pendek dan panjang, serta kebutuhan riil masyarakat.

Kebijakan yang baik dan tepat sasaran akan membawa dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi yang sehat, distribusi pendapatan yang adil, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Sistem Ekonomi Indonesia: Campuran yang Unik

Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran yang unik. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar yang memberikan kebebasan kepada mekanisme supply-demand,

Ekonomi terencana di mana pemerintah memiliki peran dalam mengatur, serta ekonomi tradisional yang masih mempertahankan nilai-nilai lokal.

Dalam konteks ini, Indonesia menggunakan dua instrumen utama untuk mengatur perekonomiannya yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, termasuk pajak, belanja publik, dan subsidi.

Sementara itu kebijakan moneter mencakup pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar di pasar, yang dijalankan oleh Bank Indonesia.

Indonesia dan Ekonomi Islam: Sebuah Perjalanan

Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, sistem ekonominya secara keseluruhan bukanlah sistem ekonomi Islam murni.

Namun, sektor ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir.

Pada tahun 2021, Indonesia memiliki sejumlah bank syariah besar dan lembaga-lembaga keuangan syariah yang aktif.

Pemerintah dan regulator terus mendukung pengembangan sektor ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Yang lebih menarik lagi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sektor-sektor tertentu, terutama di bidang keuangan dan ekonomi.

Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang khusus mengawasi dan mengatur keuangan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

Dengan demikian, meskipun sistem ekonomi Indonesia secara umum masih bersifat campuran, ada upaya dan perkembangan yang sangat signifikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Inilah yang membuat sistem Indonesia unik dimana kita menjalankan ekonomi modern akan tetapi tetap sambil memperhatikan nilai-nilai keislaman.

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam Indonesia

Mari kita mulai dengan membahas instrumen pertama kebijakan fiskal. Bagaimana konsep ini diterapkan dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia?

Mengenal Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang bertujuan memengaruhi sisi permintaan agregat dalam jangka pendek dan sisi penawaran dalam jangka panjang.

Lebih sederhananya, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah menggunakan instrumen pajak dan belanja negara untuk mengatur perekonomian.

Menurut teori ekonomi Keynes, kebijakan fiskal mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak.

Efek multiplier dari kebijakan ini bisa menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda ekonomi.

Kebijakan fiskal bisa bersifat ekspansif untuk mereduksi inflasi dengan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak atau kontraktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menambah belanja atau menurunkan pajak.

Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku ekonomi masyarakat melalui insentif yang disediakan.

Pengaturan dan pengawasan ini dilakukan baik dengan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan maupun melalui pengaturan pengeluaran pemerintah.

Konsep Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam di Indonesia

Ketika berbicara tentang kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia, kita berbicara tentang upaya mencapai tujuan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip dasar ekonomi Islam mencakup keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektif.

Mari kita telusuri konsep-konsep penting dalam kebijakan fiskal Islam yang diterapkan di Indonesia. Berikut adalah beberapa diantaranya : 

1. Zakat dan Infaq: Pilar Redistribusi Kekayaan

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya, dan ini adalah salah satu rukun Islam yang fundamental.

Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk mendukung program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang menguntungkan masyarakat luas.

Indonesia memiliki Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS yang bertugas mengelola zakat secara nasional.

Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, memberikan bantuan kesehatan, hingga memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program-program produktif.

Selain zakat yang bersifat wajib, ada juga infaq atau sumbangan sukarela yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang bersifat amal.

Pengelolaan zakat dan infaq yang baik dapat menjadi instrumen fiskal alternatif yang sangat efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

2. Sistem Perpajakan yang Adil dan Proporsional

Dalam ekonomi Islam, pajak harus diterapkan dengan prinsip keadilan dan proporsinya. Pemungutan pajak tidak boleh memberatkan golongan masyarakat yang lemah dan harus dilakukan dengan transparan. Ini sejalan dengan prinsip Islam tentang keadilan distributif dalam ekonomi.

Sistem perpajakan Islam harus memastikan bahwa beban pajak utama dipikul oleh golongan yang kaya dan makmur atau mereka yang memiliki kelebihan harta.

Pajak progresif, di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif pajaknya, lebih sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Pendapatan dari pajak kemudian digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama golongan yang membutuhkan.

3. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Prinsip transparansi sangat ditekankan dalam Islam. Pemerintah diharapkan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk dari mana pendapatan berasal dan untuk apa saja pengeluaran dilakukan.

Transparansi ini bukan hanya soal akuntabilitas, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik.

Ketika masyarakat tahu bahwa uang pajak mereka dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan umum, maka kepatuhan pajak akan meningkat dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kuat.

Di era digital seperti sekarang, pemerintah Indonesia telah mulai menerapkan sistem transparansi keuangan melalui berbagai platform online yang memungkinkan masyarakat untuk memantau anggaran dan realisasi belanja negara.

4. Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Bersama

Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal dalam Islam.

Infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem irigasi, dan fasilitas publik lainnya dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam perspektif Islam, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga investasi untuk kemaslahatan umum atau maslahah 'ammah.

Melalui infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas ekonomi, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup secara umum.

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir.

Dari perspektif ekonomi Islam, yang penting adalah memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tidak korup, dan berkelanjutan.

5. Pengentasan Kemiskinan: Prioritas Utama

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi. Kebijakan fiskal dalam Islam harus mendukung program-program yang bertujuan mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Program-program seperti bantuan sosial, subsidi untuk kebutuhan pokok, pendidikan gratis atau murah, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas dalam alokasi anggaran negara.

Di Indonesia, pemerintah telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Dari perspektif Islam, program-program ini sangat sejalan dengan tujuan maqasid syariah dalam menjaga kehidupan atau hifz al-nafs dan harta atau hifz al-mal.

6. Pengelolaan Utang yang Bijaksana

Dalam ekonomi Islam, konsep utang dan piutang harus dikelola dengan sangat bijaksana. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan utang negara tidak mengakibatkan beban yang tidak adil bagi masyarakat dan generasi mendatang, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Islam memperbolehkan utang selama ada kebutuhan mendesak dan ada kemampuan untuk membayar kembali. Namun, utang tidak boleh digunakan untuk pemborosan atau proyek-proyek yang tidak produktif.

Maknanya utang yang dilakukan haruslah digunakan untuk aktivitas produktif atau investasi yang akan menghasilkan return dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih penting lagi, dalam konteks ekonomi Islam, instrumen utang harus bebas dari riba. Inilah tantangan bagi Indonesia dalam mengelola utang negara.

Pemerintah perlu terus mengeksplorasi alternatif pembiayaan yang sesuai syariah, seperti penerbitan sukuk atau obligasi syariah yang semakin populer di Indonesia.

7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk kewirausahaan.

Konsep "memberi kail, bukan ikan" sangat sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Ketika masyarakat diberdayakan untuk memiliki keterampilan dan kemampuan mencari nafkah sendiri, mereka tidak hanya lepas dari kemiskinan tetapi juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Program-program seperti pelatihan vokasi, bantuan modal usaha mikro, pendampingan UMKM, dan pengembangan koperasi syariah adalah contoh konkret dari kebijakan fiskal yang bersifat memberdayakan.

Indonesia memiliki potensi besar dalam hal ini, mengingat jumlah UMKM yang sangat banyak dan perlu dukungan berkelanjutan.

8. Pengembangan Ekonomi Syariah

Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah melalui kebijakan fiskal.

Hal ini termasuk memberikan insentif pajak untuk industri halal, mendukung pengembangan produk-produk keuangan syariah, memberikan subsidi atau kemudahan untuk lembaga-lembaga keuangan syariah, dan mendukung industri-industri yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat, dukungan kebijakan fiskal yang tepat dapat mempercepat pencapaian tujuan ini.

Fungsi Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan tiga fungsi utama dalam negara yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Namun ketiga fungsi ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dari ekonomi konvensional, karena didasarkan pada nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam.

1. Fungsi Alokasi

Alokasi berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk berbagai sektor dan program. Dalam Islam, alokasi harus dilakukan berdasarkan prioritas kemaslahatan dan bukan sekadar efisiensi ekonomi semata.

Kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan harus diprioritaskan.

2. Fungsi Distribusi

Distribusi adalah inti dari ekonomi Islam. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan mengembangkan masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan yang berimbang.

Artinya pemerintah harus bisa menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

3. Fungsi Stabilisasi

DI dalam ekonomi Islam bukan hanya tentang stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan moral.

Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur dan mengawasi perilaku ekonomi masyarakat melalui insentif yang tepat, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Yang membedakan pendekatan Islam adalah bahwa sistem perpajakan harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang memiliki kelebihan harta yang memikul beban utama pajak. Ini untuk memastikan keadilan dan tidak membebani masyarakat yang sudah kesulitan.

Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam Indonesia

Setelah memahami kebijakan fiskal, mari kita beralih ke instrumen kedua yang tidak kalah penting yaitu kebijakan moneter. Bagaimana konsep ini diterapkan dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia?

Memahami Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi.

Menurut Mishkin kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam memengaruhi perkembangan variabel moneter seperti jumlah uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar.

Lebih sederhananya, kebijakan moneter adalah cara yang digunakan negara dalam mengendalikan dan mengarahkan keadaan uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar agar tercapai tujuan ekonomi tertentu.

Dengan kebijakan ini, pemerintah melalui bank sentral bisa menambah, mengurangi, atau mempertahankan sejumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan penting dalam ekonomi makro, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga mengendalikan inflasi, dan mencapai keseimbangan neraca pembayaran.

Di Indonesia, Bank Indonesia bertanggung jawab menjalankan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan fundamental ini terletak pada instrumen dan tujuan yang digunakan.

1. Bebas dari Riba dan Bunga

Pertama prinsip paling fundamental dalam kebijakan moneter Islam adalah harus bebas dari unsur riba dan bunga bank.

Dalam sistem moneter konvensional, bunga merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam Islam, riba termasuk bunga bank diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275). Karena itu, sistem moneter Islam tidak menggunakan instrumen bunga sama sekali.

Lantas, bagaimana Islam mengatur kebijakan moneter tanpa bunga? Jawabannya adalah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau profit-loss sharing. Dalam sistem ini, pemilik modal dan pengusaha berbagi risiko dan keuntungan secara adil.

Artinya tidak ada jaminan return yang pasti seperti dalam sistem bunga, tetapi ada potensi keuntungan yang lebih besar jika bisnis berhasil, dan kerugian yang ditanggung bersama jika bisnis gagal.

2. Fokus pada Ekonomi Riil

Kedua tujuan utama kebijakan moneter syariah adalah menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar dan produktif.

Berbeda dengan sistem konvensional yang memungkinkan uang bekerja untuk menghasilkan uang, Islam menekankan bahwa uang harus digunakan untuk kegiatan ekonomi riil yang menghasilkan barang dan jasa.

Regulator dalam sistem Islam perlu memastikan adanya badan usaha ekonomi dan instrumen keuangan syariah yang dapat menyerap potensi investasi masyarakat.

Jadi, kebijakan moneter dalam Islam dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang berdasarkan nilai-nilai Islam untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan, yang memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi negara.

Dengan kata lain, kebijakan moneter Islam adalah pelengkap untuk sektor riil, bukan sektor yang berdiri sendiri atau bahkan dominan seperti dalam sistem konvensional.

Dalam hal ini uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Islam

Menurut Imam Turmudi, kebijakan moneter dalam Islam berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yang sangat fundamental:

Pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT. Ini berarti segala kebijakan ekonomi harus sejalan dengan perintah dan larangan-Nya. Manusia hanya menjalankan amanah dalam mengelola ekonomi sesuai tuntunan syariah.

Kedua, manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi, namun bukan pemilik sejati. Harta yang dimiliki manusia sejatinya adalah titipan dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Konsep kepemilikan dalam Islam bersifat relatif, bukan absolut.

Ketiga, segala sesuatu yang diperoleh manusia adalah atas izin Allah. Rezeki yang didapat adalah karunia-Nya, sehingga harus disyukuri dengan menggunakannya sesuai aturan-Nya dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan.

Keempat, tidak boleh menumpuk kekayaan. Islam melarang keras penimbunan harta yang tidak produktif. Uang dan kekayaan harus terus beredar dalam ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Kelima, menghapus jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Kebijakan moneter harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, bukan memperparahnya. Sistem yang membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin bertentangan dengan prinsip Islam.

Keenam, menetapkan kewajiban yang bersifat harus seperti zakat dan sukarela seperti infaq dan sedekah bagi semua anggota masyarakat, termasuk bantuan untuk yang miskin. Ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang built-in dalam sistem ekonomi Islam.

Instrumen Kebijakan Moneter Syariah

Karena instrumen konvensional yang berbasis bunga tidak dapat digunakan, maka ekonomi syariah mengembangkan instrumen alternatif untuk kebijakan moneter.

Instrumen utama dalam kebijakan moneter syariah adalah hukum syariah itu sendiri, yang kemudian diturunkan menjadi berbagai instrumen teknis.

Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam kebijakan moneter syariah antara lain seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang menggunakan akad ju'alah, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), pembiayaan langsung (qardh) untuk bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, dan giro wajib minimum yang diatur sesuai prinsip syariah.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen moneter syariah untuk mengatur likuiditas perbankan syariah. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan sistem moneter yang sesuai dengan prinsip Islam.

Keadilan dalam Kemitraan

Pelarangan riba dalam Islam bukan tanpa alasan. Tujuan utamanya adalah agar hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan pelaku usaha berlaku adil. 

Dalam sistem bunga, pemilik modal selalu mendapat keuntungan tetap atau bunga meskipun usaha mengalami kerugian. Ini jelas tidak adil bagi pengusaha yang menanggung semua risiko.

Dalam sistem bagi hasil, risiko dan keuntungan ditanggung bersama. Jika usaha untung, keduanya berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. 

Jika rugi, kerugian finansial ditanggung pemilik modal, sementara kerugian waktu dan tenaga ditanggung pengusaha. Ini adalah sistem yang lebih adil dan mendorong kedua belah pihak untuk bekerja sama memajukan usaha.

Fungsi Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai penyeimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan moral.

Ini adalah pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada angka-angka ekonomi semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan nilai-nilai etika.

1. Pengaturan Pasar yang Adil

Kebijakan moneter Islam bertujuan mengatur pasar agar tetap fair dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Ini termasuk mencegah manipulasi harga, monopoli, dan praktik-praktik tidak adil lainnya. Bank sentral memiliki peran untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Distribusi Kekayaan yang Adil

Salah satu fungsi penting kebijakan moneter Islam adalah memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Melalui berbagai instrumen dan kebijakan, bank sentral dapat mendorong penyaluran dana ke sektor-sektor produktif yang melibatkan masyarakat luas, termasuk UMKM dan sektor riil.

3. Bantuan kepada yang Membutuhkan

Kebijakan moneter Islam juga mempertimbangkan aspek sosial dengan memastikan adanya mekanisme untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Ini bisa melalui pembiayaan qardhul hasan atau pinjaman kebajikan tanpa bunga untuk usaha produktif masyarakat miskin, atau melalui kewajiban lembaga keuangan syariah untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk program sosial.

4. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Yang tidak kalah penting, kebijakan moneter Islam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai Islam.

Pertumbuhan bukan hanya diukur dari angka PDB, tetapi juga dari seberapa inklusif pertumbuhan tersebut, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat luas, dan seberapa berkelanjutan dari sisi lingkungan dan sosial.

Kebijakan moneter yang baik harus menciptakan kondisi di mana investasi mengalir ke sektor-sektor yang produktif dan halal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas nilai mata uang semuanya dalam kerangka prinsip-prinsip syariah.

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dan moneter bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan ekonomi yang optimal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sinergi ini bahkan lebih penting karena keduanya harus sejalan dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah.

1. Komplementer, Bukan Kompetitif

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal dan moneter harus saling melengkapi. Ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif misalnya meningkatkan belanja untuk infrastruktur.

Bank Indonesia harus memastikan bahwa likuiditas di pasar cukup untuk mendukung kebijakan tersebut tanpa menyebabkan inflasi berlebihan.

Sebaliknya, ketika Bank Indonesia mengetatkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan fiskalnya agar tidak kontraproduktif.

Koordinasi yang baik antara otoritas fiskal atau Kementerian Keuangan dan otoritas moneter yakni Bank Indonesia merupakan kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi makro.

2. Keseimbangan antara Pertumbuhan dan Stabilitas

Dalam ekonomi Islam, tujuan utama bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal dan moneter harus bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas.

Pertumbuhan tanpa stabilitas akan menciptakan bubble ekonomi yang berbahaya. Sebaliknya, stabilitas tanpa pertumbuhan akan membuat ekonomi stagnan. Ekonomi Islam mengajarkan jalan tengah: pertumbuhan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Fokus pada Sektor Riil

Baik kebijakan fiskal maupun moneter dalam ekonomi Islam harus sama-sama fokus pada penguatan sektor riil.

Kebijakan fiskal melalui belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menciptakan fondasi untuk pertumbuhan sektor riil. Sementara kebijakan moneter memastikan bahwa likuiditas tersalurkan ke sektor produktif, bukan terperangkap dalam spekulasi finansial.

Dalam sistem ekonomi Islam, sektor keuangan adalah pelayan bagi sektor riil, bukan sebaliknya. Uang dan instrumen keuangan harus difungsikan untuk memfasilitasi transaksi ekonomi riil yang menghasilkan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dan Peluang Implementasi di Indonesia

Meskipun konsep kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam sangat ideal, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang.

Tantangan yang Dihadapi

1. Sistem Ekonomi Ganda 

Indonesia menjalankan sistem ekonomi ganda di mana sistem konvensional dan syariah berjalan beriringan. Ini menciptakan kompleksitas dalam formulasi dan implementasi kebijakan. 

Bank Indonesia harus mengembangkan instrumen moneter yang berbeda untuk perbankan konvensional dan syariah.

2. Skala Ekonomi Syariah yang Masih Kecil

Meskipun berkembang pesat, ekonomi syariah di Indonesia masih relatif kecil dibanding ekonomi konvensional. 

Per 2023, pangsa perbankan syariah masih sekitar 6-7% dari total aset perbankan nasional. Ini membuat pengaruh kebijakan moneter syariah masih terbatas.

3. Literasi Ekonomi Islam yang Rendah

Banyak masyarakat, bahkan yang Muslim, belum memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan baik. Ini membuat sosialisasi dan implementasi kebijakan yang berbasis syariah memerlukan edukasi masif.

4. Infrastruktur dan Instrumen yang Masih Terbatas 

Infrastruktur dan instrumen kebijakan fiskal dan moneter syariah masih terus dikembangkan. 

Bank Indonesia dan pemerintah terus berinovasi menciptakan instrumen-instrumen baru yang sesuai syariah namun tetap efektif.

5. Koordinasi Antarlembaga

Implementasi kebijakan ekonomi Islam yang efektif memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga baik Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, Dewan Syariah Nasional, dan lain-lain. 

Koordinasi yang setengah-setengah atau belum  optimal bisa malah menghambat efektivitas kebijakan.

Peluang yang Dapat Dimanfaatkan

Di balik tantangan tersebut, Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk menjadi pemimpin ekonomi Islam global.

1. Populasi Muslim Terbesar

Dengan lebih dari 230 juta Muslim, Indonesia memiliki pasar potensial yang sangat besar untuk produk dan layanan ekonomi syariah. Ini adalah aset yang tidak dimiliki negara lain.

2. Pertumbuhan Ekonomi Syariah yang Pesat

Industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh rata-rata di atas 10% per tahun, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ini menunjukkan antusiasme dan potensi yang besar.

3. Dukungan Pemerintah yang Kuat 

pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan ekonomi syariah, termasuk melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang langsung di bawah presiden.

4. Ekosistem yang Semakin Lengkap 

Indonesia telah memiliki ekosistem ekonomi syariah yang semakin lengkap mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga fintech syariah. Kelengkapan ekosistem ini memudahkan implementasi kebijakan.

5. Inovasi dan Teknologi

Perkembangan teknologi finansial membuka peluang baru untuk pengembangan produk dan layanan ekonomi syariah yang lebih accessible dan efisien. Indonesia memiliki industri fintech syariah yang sangat inovatif.

6. Sumber Daya Manusia

Indonesia memiliki banyak ahli dan praktisi ekonomi syariah yang kompeten. Perguruan tinggi juga semakin banyak yang membuka program studi ekonomi Islam, menghasilkan SDM berkualitas untuk industri ini.

Tips Praktis: Mendukung Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia

Sebagai masyarakat, kita juga bisa berkontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Berikut beberapa tips praktis yang bisa dilakukan:

1. Tingkatkan Literasi Ekonomi Islam

Pelajari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam agar kamu bisa membuat keputusan finansial yang sesuai syariah. Ikuti seminar, baca buku, atau ikuti kursus online tentang ekonomi Islam.

2. Gunakan Produk dan Layanan Syariah

Mulai beralih ke produk dan layanan keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, atau investasi syariah. Dengan meningkatnya demand, industri syariah akan semakin berkembang.

3. Tunaikan Zakat dengan Tertib

Bayarkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ yang terpercaya. Zakat yang terkelola baik akan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mengurangi kemiskinan.

4. Dukung UMKM dan Ekonomi Riil

Prioritaskan membeli produk lokal dan mendukung UMKM. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan sektor riil dan ekonomi kerakyatan.

5. Hindari Riba dalam Transaksi Keuangan

Pastikan seluruh transaksi keuangan yang kamu lakukan bebas dari riba, baik dalam pinjaman, investasi, maupun tabungan. Jika terpaksa menggunakan layanan konvensional, segera beralih ke alternatif syariah.

6. Investasi Produktif, Bukan Spekulatif

Alihkan danamu ke investasi produktif yang menggerakkan sektor riil, bukan sekadar spekulasi finansial. Investasi syariah seperti sukuk, saham syariah, atau pembiayaan UMKM adalah pilihan yang baik.

7. Berpartisipasi dalam Program Pemerintah

Manfaatkan program-program pemerintah yang sesuai syariah seperti pembiayaan KPR syariah, beasiswa pendidikan, atau program pemberdayaan UMKM.

8. Edukasi Lingkungan Sekitar

Bagikan pengetahuan kamu tentang ekonomi Islam kepada keluarga, teman, dan komunitas. Semakin banyak orang yang paham, semakin kuat dukungan untuk kebijakan ekonomi Islam.

Masa Depan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia

Melihat perkembangan yang ada, masa depan ekonomi Islam di Indonesia sangat cerah. Namun untuk mewujudkan potensi maksimalnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah perlu terus menyempurnakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekonomi syariah. 

HaI ini termasuk harmonisasi berbagai peraturan, penyederhanaan prosedur, dan penciptaan insentif yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Koordinasi yang lebih baik antara berbagai regulator OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lain-lain dan juga sangat penting untuk memastikan kebijakan yang koheren dan efektif.

2. Peningkatan Literasi dan Inklusi

Edukasi massal tentang ekonomi Islam perlu terus digalakkan. Masyarakat harus memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya untuk orang religius, tetapi untuk semua orang yang menginginkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Program inklusi keuangan syariah juga harus diperluas, terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau layanan keuangan syariah. Teknologi digital bisa menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat di pelosok.

3. Inovasi Produk dan Layanan

Industri keuangan syariah perlu terus berinovasi mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga kompetitif dan menarik bagi masyarakat. Fintech syariah memiliki peran penting dalam hal ini.

Pengembangan instrumen-instrumen baru untuk kebijakan moneter syariah juga perlu terus dilakukan agar Bank Indonesia memiliki tools yang cukup untuk menjalankan kebijakan moneter syariah yang efektif.

4. Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem

Infrastruktur ekonomi syariah—mulai dari sistem pembayaran, pasar modal, hingga lembaga pendukung—perlu terus diperkuat. Ekosistem yang kuat akan memudahkan implementasi kebijakan dan mendorong pertumbuhan industri.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil juga sangat penting untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan.

5. Positioning Global

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hub ekonomi syariah global. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara-negara lain dalam implementasi kebijakan ekonomi Islam yang efektif.

Ini memerlukan diplomasi ekonomi yang kuat, kolaborasi internasional, dan tentunya kinerja ekonomi syariah domestik yang cemerlang sebagai showcase bagi dunia.

Menuju Ekonomi yang Adil dan Berkah

Kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menarik untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan membawa keberkahan.

Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, larangan riba, fokus pada sektor riil, dan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual adalah fondasi yang kokoh untuk pembangunan ekonomi.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim yang besar, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin dalam implementasi ekonomi Islam. Perkembangan yang telah dicapai sangat menggembirakan, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi.

Yang terpenting, implementasi kebijakan ekonomi Islam bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan regulator, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Dengan pemahaman yang baik, komitmen yang kuat, dan kerja sama yang solid, Indonesia bisa mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya memakmurkan secara material, tetapi juga membawa keberkahan spiritual.

Kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, dipadukan dengan kebijakan moneter yang stabil, bebas riba, dan mendukung sektor riil, adalah formula menuju ekonomi yang berkah.

Maka dari kita dukung bersama upaya ini, mulai dari langkah kecil dalam kehidupan finansial kita masing-masing, hingga partisipasi aktif dalam program-program ekonomi syariah.